---

Penulis: Christhoper Natanael Raja

TVRINews, Jakarta

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tepat pada tanggal 9 September 2021 seiringan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 lalu. 

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan bahwa semua anggaran dalam bidang keolahragaan sejumlah sekitar Rp1 Triliun pada tahun 2022 mendatang akan akan difokuskan pada DBON. 

Amali menjelaskan secara garis besar, anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat, khususnya peserta didik pada satuan Pendidikan.

“Karena DBON ini memuat urusan-urusan keolahragaan dari hulu sampai dengan hilir, jadi kebugaran bagian dari hulunya,” kata Amali di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Selasa (21/9/2021),

Kemudian, Amali menegaskan bakal meningkatkan capaian prestasi olahraga dunia yang berfokus pada peringkat Asian Games Hangzhou 2022 dan Asian Para Games Hangzhou 2022 di Cina sebagai persiapan menuju Olimpiade Paris 2024 dan Paralimpiade Paris 2024 di Prancis. 

Menurut pria kelahiran Gorontalo ini, target dalam Asian Games dan Asian Para Games merupakan sasaran antara menuju Olimpiade dan Paralimpiade, karena dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2021 itu sudah menetapkan bahwa sasaran utama fokus adalah Olimpiade dan Paralimpiade. 

“Sehingga, yang diprioritaskan dalam pencapaian prestasi dan cabang-cabang olahraga yang berangkat (Asian Games Hangzhou 2022 dan Asian Para Games Hangzhou 2022) diutamakan mereka yang diproyeksikan untuk ke Olimpiade dan Paralimpiade, dan cabang-cabang yang kemungkinan bisa berprestasi di cabang Asia,” ujar Amali.

Amali memberikan contoh pada multievent internasional kancah Asia Tenggara, SEA Games. Sebagai Menpora, ia menegaskan hanya mengirimkan terkait persiapan Olimpiade dan yang potensial berprestasi. 

“Kalau selama ini, kita sering bangga mengirimkan banyak kontingen, tapi biaya yang kita keluarkan begitu besar, tidak sebanding dengan prestasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, paradigma harus diubah dengan Perpres (nomor) 86, kita hanya mengirim cabang olahraga yang sesuai dengan review tim pakar yang ada dan bisa menghasilkan medali,” ucap Amali menjelaskan.

Sementara untuk cabang olahraga yang dinilai tidak sesuai dengan review tersebut, kalau federasi cabang olahraga terakit yang ingin membiayai sendiri, dipersilahkan oleh Kemenpora karena pihaknya ingin menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien pada cabor yang bisa berprestasi.

 

Editor: Dadan Hardian

---

Editor: Admin