Trending

  • Sabtu, 3 Desember 2022
  • Bahasa

Nasional

  • 0 Komentar

Presiden Jokowi Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK

Presiden Jokowi Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK
Presiden Jokowi terima LHP LKPP Tahun 2021 dari Ketua BPK Isma Yatun di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis 23/06/2022 (Foto: Humas Setkab/Agung)

Penulis: Ricardo Julio

TVRINews, Jakarta 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah situasi yang berat akibat pandemi COVID-19, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun anggaran 2021 mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut diucapkan Presiden pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini Kamis (23/6).

“Alhamdulillah tahun 2021 tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPK, bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021,” kata Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

“Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” lanjutnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif, sekaligus bekerja melaksanakan berbagai program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik.

“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko, sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program,” ucap Presiden Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan BPK, terutama terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.

“Kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK,” tegasnya.

Presiden optimistis perbaikan-perbaikan tersebut akan membawa tata kelola keuangan negara Indonesia menjadi semakin baik.

Baca Juga : Polisi Tangkap Bos Investasi Lele yang Tipu Warga Jambi Rp19 Miliar


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.