Trending

  • Sabtu, 3 Desember 2022
  • Bahasa

Nasional

  • 0 Komentar

Ketua Mahkamah Konstitusi Katakan Amendemen UUD 1945 Berikan Perubahan Terhadap Kehidupan Bernegara

Ketua Mahkamah Konstitusi Katakan Amendemen UUD 1945 Berikan Perubahan Terhadap Kehidupan Bernegara
Ketua Mahkamah Konstitusi Katakan Amendemen UUD 1945 Berikan Perubahan Terhadap Kehidupan Bernegara

Penulis: Eggi Paksha 

TVRINews, Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan forum diskusi menggelar serial diskusi dengan tema “UUD NRI Tahun 1945: Setelah 20 Tahun Perubahan” secara daring dan luring dari Aula Lantai Dasar Gedung MK, Jakarta Pusat. Kegiatan diikuti 20 orang perwakilan dari forum konstitusi dan para tokoh serta para pakar pemerhati ketatanegaraan. 

Forum konstitusi adalah suatu badan yang dibentuk para mantan anggota Panitia Ad hoc I dan III Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang membahas amendemen UUD 1945. 

Tujuan forum ini adalah untuk memelihara, menyediakan penelitian, dan sosialisasi hasil amendemen konstitusi sehingga diharapkan dapat secara aktif memasyarakatkan UUD 1945.

Pada kesempatan ini, Ketua MK, Anwar Usman, hadir sebagai penceramah kunci sekaligus membuka secara resmi forum diskusi konsitusi. Dalam sambutan, Anwar mengatakan amendemen UUD 1945 yang dilakukan kurun waktu 1999-2002 telah memberikan perubahan kuantitatif dan kualitatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Disebutkan Anwar, ketika sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 hanya terdiri atas 71 butir ketentuan, dan setelahnya menjadi 199 butir, dengan naskah asli hanya 25 butir.

Sementara itu, dari aspek kualitatif pada masa sebelum amendemen maka penerapan prinsip kedaulatan rakyat bersifat tunggal, sedangkan setelah dilakukan amendemen prinsip kedaulatan rakyat dilakukan seiring dengan perubahan norma sehingga berimplikasi pada struktur ketatanegaraan di Indonesia.

“Salah satu di antara implikasinya, tidak ada lagi lembaga negara yang punya kedudukan tertinggi. Selain itu, MPR tidak lagi berwenang memilih dan mengangkat presiden. Karena kedudukan yang telah sejajar antara presiden dan MPR, maka berimplikasi pada upaya untuk memperkuat sistem presidensial dan negara demokratis yang berdasarkan asas hukum,” jelas Anwar.

Dalam kegiatan itu, dihadiri Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Harjono yang merupakan hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan 2009 -2013, Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Kaelan, Ketua Forum Konstitusi Andi Mattalatta, dan para pakar serta pemerhati bidang hukum ketatanegaraan lainnya.

Berikutnya, Anwar menyebutkan terjadinya perubahan dari UUD 1945 sebenarnya didorong peristiwa reformasi. Pada masa itu, sambung Anwar, dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sebab norma yang ada tidak lagi cukup dan tidak cukup mampu menampung perkembangan kehidupan negara. 

Akibatnya, perubahan pun dilakukan MPR dengan memberikan peluang terbuka kepada masyarakat melalui perwakilan di dewan untuk menyerap segala aspirasi agar kepentingan masyarakat tetap dapat diakomodasi dan dilindungi dalam konstitusi.

Anwar melanjutkan, perubahan konstitusi yang ada ini dilakukan tidak menghilangkan naskah asli.

Sementara itu, terkait dengan wacana untuk melakukan amendemen secara terbatas untuk melahirkan kembali GBHN, Anwar dalam pandangannya memberikan beberapa catatan, di antaranya situasi kebatinan yang terjadi pada masa reformasi 1998 berbeda dengan yang sekarang terjadi. 

Dahulu, kata Anwar, rakyatlah yang menghendaki adanya perubahan karena norma yang ada tidak lagi mampu mengikuti perkembangan yang ada.

Sedangkan sekarang, wacana yang ada cenderung merupakan aspirasi yang dinilai tergesa-gesa dari para wakil rakyat. Meski diakui Anwar bahwa para anggota dewan memiliki legitimasi atas rakyat dalam bernegara demokrasi, namun para wakil rakyat harus pula memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat.

“Jadi berbicara perubahan konstitusi tentu akan membawa dampak yang luas dan signifikan dalam kehidupan bernegara, maka hal ini harus dilakukan dengan melingkupi cakrawala berpikir yang luas dan dalam,” terang Anwar.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.