Trending

  • Senin, 3 Oktober 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Lawan Kartel Minyak Goreng, DPR RI Desak Pemerintah Bentuk Tim Pengawas 

Lawan Kartel Minyak Goreng, DPR RI Desak Pemerintah Bentuk Tim Pengawas 
Ilustrasi : Minyak goreng

Penulis: Ahmad Richad
TVRINews, Jakarta


Wacana pembentukan tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur termasuk penegak hukum dinilai dapat menguak dugaan kartel minyak goreng yang membuat harganya melonjak akhir-akhir ini.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto,  menyusul diterapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas crude palm oil (CPO) akhir Januari 2022 lalu.

"Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan DMO CPO sekaligus menindak perusahaan CPO dan minyak goreng yang terbukti terlibat kartel," kata Mulyanto yang juga Wakil Ketua FPKS DPR RI itu, Selasa (8/2/2022).

Lebih lanjut, Mulyanto juga minta pemerintah jangan segan menindak siapapun yang terbukti mengacaukan sistem produksi dan distribusi minyak goreng. Karena perbuatan mereka telah menyengsarakan masyarakat. 

"Tim terdiri dari Kementerian terkait, Kepolisian dan Kejaksaan. Tim ini harus kuat karena berhadapan dengan kartel yang ditenggarai mempunyai jaringan luas," ujarnya.

Tidak hanya itu, Mulyanto juga minta pemerintah konsisten dan tegas dalam menerapkan kebijakan DMO CPO ini. Jangan sampai mencla-mencle dan terkesan takut kepada taipan minyak sawit.

"Hari ini masih banyak laporan masyarakat, bahwa minyak goreng curah sulit ditemui di pasaran. Untuk itu pemerintah mengawasi rantai distribusi CPO dan minyak goreng ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO tersebut," ucapnya. 

Pak Mul sapaan akrabnya menambahkan berkaca dari pengalaman DMO batubara, pemerintah perlu melakukan evaluasi bulanan dan penerapan denda fee kompensasi yang signifikan bagi pengusaha nakal. 

"Bahkan bila perlu dijatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor atau izin produksi," tuturnya.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi eksportir Crude Palm Oil (CPO). 

Melalui aturan DMO yang dikeluarkan Kemendag, produsen yang melakukan ekspor CPO diwajibkan memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.  

Sementara aturan DPO menerapkan harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp 9.300 per kilogram dan Rp 10.300 per liter untuk olein.  

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengatakan aturan DMO dan DPO CPO tidak mengganggu kegiatan ekspor CPO ke luar negeri, melainkan untuk mengamankan stok minyak goreng dalam negeri.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.