Trending

  • Kamis, 11 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

OTT KPK: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Resmi Jadi Tersangka Kasus Pengadaan dan Jual Beli Jabatan

OTT KPK: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Resmi Jadi Tersangka Kasus Pengadaan dan Jual Beli Jabatan
OTT KPK: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Resmi Jadi Tersangka Kasus Pengadaan dan Jual Beli Jabatan

Penulis: Ahmad Richad
TVRINews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Wali Kota dua priode tersebut diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

"Tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan pers di gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/12/2022)

Lebih lanjut, Firli mengatakan selain Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ada 13 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, dari kepala dinas hingga makelar tanah.

"Berdasarkan keterangan pemeriksaan-pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, KPK berkesimpulan terdapat sembilan orang tersangka. Sebagai pemberi empat orang dan sebagai penerima ada lima orang," ujar Firli.

Sembilan orang sebagai tersangka pemberi tersebut yakni berinisial AA, LBM, SY dan MS. Sementara, tersangka penerima yaitu, RE (Rahmat Effendi), MB, MY, WY dan JL.

"Selanjutnya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK," ucap Firli.

Dalam oprasi tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan jumlah uang bukti mencapai Rp 5,7 miliar. Perinciannya Rp 3 miliar dalam bentuk tunai dan sisanya saldo rekening buku tabungan.

Sebagai informasi, tersangka pemberi suap akan dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, bakal dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.