Trending

  • Kamis, 6 Oktober 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Dugaan Suap Bupati Probolinggo, KPK Perikaa 3 Saksi di Mapolresta Probolinggo

Dugaan Suap Bupati Probolinggo, KPK Perikaa 3 Saksi di Mapolresta Probolinggo
Dugaan Suap Bupati Probolinggo, KPK Perikaa 3 Saksi di Mapolresta Probolinggo

Penulis: Rahman Supanca

TVRINews, Jakarta 

Tiga saksi menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 yang menjerat Bupati non aktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan 3 saksi tersebut dilakukan di Markas Polresta Probolinggo.

"Hari ini pemeriksaan lanjutan saksi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 untuk tersangka Puput Tantriana Sari yang dilaksanakan di Polresta Probolinggo," ujar Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Adapun saksi-saksi yang dipanggil hari ini, yaitu Sudarwis (Pj. Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo), Lasmono (Pj. Kepala Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kab. Probolinggo), dan Suhaeri Hadisastro (Pj. Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

Perkara ini berawal ketika dilakukan pemilihan Kepala Desa (Kades) Serentak tahap II di Kabupaten Probolinggo. Awalnya kegiatan ini diagendakan 27 Desember 2020. Namun ditunda menjadi 9 September 2021. Dengan kondisi ini terdapat 252 Kades dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo telah habis masa jabatannya. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kades tersebut, maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kades yang berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di mana  pengusulannya dilakukan melalui Camat. 

Namun pengusulan nama Pj Kades mengharuskan syarat khusus. Usulan nama para Pj Kades harus mendapatkan persetujuan Hasan (suami Bupati non aktif Probolinggo) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Bupati Puput.

Para calon Pj juga diwajibkan memberikan uang Rp20 juta untuk menjabat Kepala Desa, dan ditambah dalam bentuk upeti Rp5 juta/hektar sebagai upeti penyewaan tanah kas desa.

 

Editor:Dadan Hardian

 

Editor:DadanHardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.