Trending

  • Kamis, 6 Oktober 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Sandiaga Gandeng KPK dan BPK untuk Awasi Penggunaan Dana Hibah Pariwisata

Sandiaga Gandeng KPK dan BPK untuk Awasi Penggunaan Dana Hibah Pariwisata
Sandiaga Gandeng KPK dan BPK untuk Awasi Penggunaan Dana Hibah Pariwisata

Reporter: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta

Kejaksaan Negeri Buleleng, Bali, menetapkan delapan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan dana hibah pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor pariwisata.

Kedelapan tersangka tersebut yakni MD SN, N AW, PS, NS, IGA MA, KW, N GG, dan PB. Dalam kasus korupsi ini pihak kejaksaan sudah mengamankan sebanyak Rp 377 juta sebagai barang bukti. Sedangkan potensi kerugian negara sebesar Rp656 juta.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan pihaknya bakal melakukan pengawasan terhadap dana hibah tersebut, dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tentu saya prihatin dan kita semua harus lakukan (dana hibah pariwisata) ini dengan tata kelola yang baik dan kita minta para pemangku kepentingan mengerti amanah yang diberikan," kata Sandiaga Uno saat ditanya awak media, Senin (15/2/2021).

Dalam percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, Pemerintah mengucurkan dana hibah senilai Rp3,3 triliun di sektor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Untuk penggunaannya dana ini akan diperuntukkan bagi pengusaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah (pemda).

Selanjutnya proses penyaluran Dana Hibah Pariwisata akan dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan lima kriteria yang telah ditetapkan Kemenparekraf.

Adapun, kriteria daerah penerima hibah tersebut tersebut adalah Ibukota 34 Provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019.

Editor: Eggi Paksha


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.