Trending

  • Minggu, 25 September 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Lewat Wabup Banjarnegara, KPK Telusuri Aset Budhi Sarwono 

Lewat Wabup Banjarnegara, KPK Telusuri Aset Budhi Sarwono 
Budhi Sarwono (Foto : Antara)

Penulis : Ridha Gemelli Sitompul

TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Syamsudin diperiksa oleh tim penyidik pada Jumat (22/7) lalu di Markas Korps Brimob Purwokerto. 

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan para saksi hadir dan dikonfirmasi terkait dugaan pengkondisian atau penyamaran beberapa aset mantan Bupati Banjarnegara itu.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan dugaan adanya beberapa aset tersangka (BS) yang dikondisikan dan disamarkan menggunakan nama pihak-pihak tertentu,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (25/7/2022). 

Selain Syamsudin, KPK juga memeriksa saksi lainnya. Mereka yaitu Yudi selaku ajudan Bupati Banjarnegara; Indrareni Gandadinata selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Koento Prijatno selaku karyawan swasta; Indra Perdana selaku pihak swasta; dan Lasmi Indaryani selaku Anggota DPR RI, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Demokrat, sekaligus anak dari Budhi Sarwono

Namun, Lasmi tak hadir dalam panggilan tim penyidik dikarenakan ada kegiatan lainnya. 

“Yang bersangkutan mengkonfirmasi pada tim penyidik untuk dijadwal ulang kembali,” ujar Ali. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terakit pengadaan barang atau jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021 dan penerimaan gratifikasi.

Pada 15 Maret 2022, KPK juga telah menetapkan Budhi sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus itu, diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, seperti dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak ataupun tidak bergerak.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.