Trending

  • Kamis, 11 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Pemerintah Minta Masa Kampanye 2024 Dipangkas, KPU: Kami Pertimbangkan

Pemerintah Minta Masa Kampanye 2024 Dipangkas, KPU: Kami Pertimbangkan
Pemerintah Minta Masa Kampanye 2024 Dipangkas, KPU: Kami Pertimbangkan

Penulis: Ahmad Richad

 

 

TVRINews, Jakarta 

 

Pemerintah dan KPU telah menyepakati jadwal Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Namun, ada beberapa perbedaan pandangan antara pemerintah dan KPU, salah satunya terkait lamanya masa kampanye.

 

 

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU menyampaikan bahwa kampanye akan diusulkan selama 120 hari, mulai 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024.

 

 

Sementara itu, pemerintah menilai usulan masa kampanye KPU terlalu lama. Mendagri Tito Karnavian mengatakan masa kampanye cukup 3 bulan.

 

 

"Terkait dengan usulan untuk memperpendek masa kampanye Pemilu 2024, KPU tentu akan mempertimbangkan hal itu dengan seksama," kata Anggota KPU RI, Pramono U. Tanthowi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/01/2022).

 

 

Lebih lanjut Pramono menjelaskan secara regulasi, UU tidak mengatur berapa lama masa kampanye. Undang-undang hanya mengatur masa kampanye dimulai 3 hari sejak penatapan calon dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. 

 

 

"Makanya selama ini tidak ada patokan berapa lama masa kampanye. Sebagai perbandingan, masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung 6 bulan 3 minggu, dimulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019," ujarnya.

 

 

"Bahkan pada Pemilu 2014, masa kampanye berlangsung 15 bulan (11 Januari 2013 - 5 April 2014), sebab kampanye dibolehkan sejak penetapan parpol peserta Pemilu. Jadi 120 hari masa kampanye yang dirancang KPU saat ini telah berkurang banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya," tambah Pramono.

 

 

Perlu diingat bahwa masa kampanye sangat terkait dengan dua tahapan lain. Pertama, sengketa TUN Pemilu, jika ada peserta Pemilu atau caleg yg mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu dan pengadilan TUN. 

 

 

Sengketa tersebut baru bisa diajukan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Soal sengketa, kewenangannya berada di Bawaslu dan lingkungan peradilan TUN. 

 

 

Tahapan kedua, yakni lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Surat suara dapat diproduksi setelah penetapan DCT, dan tuntas sengketa TUN paska-penetapan DCT. 

 

 

Karena surat suara harus memuat nama, tanda gambar/foto, dan nomor urut peserta Pemilu serta calegnya. Mengenai lelang diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa yang prosedurnya harus dipatuhi agar tidak terjadi inefisiensi atau korupsi. 

 

 

Selain itu, distribusi logistik bukan hanya ke seluruh wilayah Indonesia, namun juga ke seluruh TPS di 130 perwakilan RI di luar negeri.

 

 

"Dari simulasi yang dilakukan KPU, berdasarkan regulasi yang ada sekarang, maka waktu yang dibutuhkan untuk sengketa dan logistik minimal 164 hari," ucap Pramono.

 

 

"Sengketa butuh 38 hari, sedangkan logistik butuh 126 hari. Jadi rancangan 120 hari dalam draft PKPU Tahapan itu sdh mengharuskan pemadatan proses penyelesaian sengketa serta lelang, produksi dan distribusi logistik pemilu," tuturnya.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.