TVRINews, Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merespons tuntutan masyarakat yang dikenal dengan sebutan "17+8 Tuntutan Rakyat" dengan menetapkan lima langkah konkret sebagai bagian dari upaya reformasi internal dan peningkatan kepercayaan publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi publik yang mendesak perubahan nyata dalam kinerja lembaga legislatif.
“Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Dasco dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 September 2025.
Lima Langkah Konkret DPR RI:
1. Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR
DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR terhitung mulai 31 Agustus 2025. Kebijakan ini menyikapi tuntutan masyarakat yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta meminta pembatalan fasilitas baru seperti pensiun seumur hidup.
2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
Sejak 1 September 2025, DPR menerapkan moratorium kunjungan kerja luar negeri, kecuali untuk kepentingan undangan kenegaraan. Langkah ini diambil guna mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR
DPR akan mengevaluasi dan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, serta transportasi. Pemangkasan ini ditujukan untuk mencerminkan sikap DPR yang lebih terbuka terhadap kritik publik.
4. Penonaktifan Anggota DPR oleh Partai Politik
DPR mendukung langkah partai politik yang menonaktifkan anggota DPR terlibat kontroversi. Anggota yang dinonaktifkan tidak akan menerima hak-hak keuangannya. Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan mahkamah kehormatan di partai masing-masing guna menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.
5. Komitmen terhadap Transparansi dan Partisipasi Publik
DPR menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan. Aspirasi masyarakat akan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan DPR ke depan.
Dasco berharap serangkaian kebijakan ini mampu menciptakan lembaga legislatif yang lebih bersih, efisien, dan dipercaya masyarakat.
