Penulis: Nur Khabibi
TVRINews, Jakarta
Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi perihal polemik harga tes polymerase chain reaction (PCR).
Dalam rapat tersebut, dihadiri perwakilan Fraksi di Komisi VI, Direktur Utama Kimia Farma Ferdi Budi Darmo, Direktur Utama Indo Farma Arif Pramuhanto, dan Direktur PT Phapros Hadi Hardoko.
"Rapat ini ingin mendapat kejelasan mengenai implementasi tarif tertinggi pemeriksaan PCR dan antigen real time yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan publik," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima saat membuka rapat, Selasa (09/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurut Aria, rapat ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui duduk perkara perihal berubahnya tarif tes PCR. Mengingat, polemik tes Covid-19 ini sedang ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan.
"Isunya sangat hangat baik di media konvensional, mainstream, media sosial, online. Banyak kabar yang simpang siur bahkan menyerempet ke urusan politik dan urusan bisnis mengenai persoalan-persoalan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, bahkan yang memanfaatkan situasi pandemi sebagai suatu ajang bisnis yang berkolaborasi dengan keputusan-keputusan politik yang ada," tutur Aria.
"Kita perlu mendapatkan informasi supaya publik juga mengetahui karena rapat ini bersifat terbuka," ujar Fraksi PDIP menambahkan.
Selain PCR, rapat kali ini juga akan membahas mengenai progres vaksinasi di Indonesia. Menurut anggota dewan daerah pemilihan Jawa Tengah V itu, saat ini ada kelambatan vaksinasi bagi masyarakat.
"Vaksinasi pun harus dilakukan berbagi cara agar mereka mau divaksin termasuk vaksin yang kedua, kita ingin mendapat progres seperti apa yang sebenarnya terjadi," ucap Aria.
