TVRINews, Jakarta
Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen mempercepat akselerasi reformasi di sektor keuangan dan memperkuat tata kelola sebagai langkah strategis dalam menjaga resiliensi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya akselerasi ini terus didorong di tengah ketidakpastian global yang kian dinamis, guna memperluas basis investor, memperdalam likuiditas pasar, dan memastikan sektor jasa keuangan mampu menopang berbagai target pembangunan jangka panjang.
Komitmen reformasi ini diimplementasikan melalui berbagai bauran kebijakan strategis, mulai dari pengembangan Transaksi Mata Uang Lokal atau Local Currency Transactions, pembangunan ekosistem emas batangan nasional, digitalisasi layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, hingga penguatan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Di samping itu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga ditekankan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketangguhan ekonomi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026, menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan performa yang sangat kuat.
Hal tersebut tecermin dari laporan World Economic Outlook edisi Juli 2026, di mana IMF tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen pada tahun 2026. Selain itu, ADB dalam laporan edisi Juli 2026 juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2 persen pada tahun 2026, di tengah penurunan proyeksi pertumbuhan rata-rata negara berkembang lainnya di Asia Tenggara.
“Jadi ini satu hal yang perlu kita syukuri, dan juga dengan berbagai tantangan tadi, apa yang di publikasikan oleh lembaga-lembaga internasional tadi, itu kita harus menganggap sebagai satu sinyal positif bahwa fundamental ekonomi Indonesia itu tetap punya ketahanan yang tinggi, dengan lingkungan yang memang sangat dinamis,” ungkap Deputi Ferry Irawan.
Kondisi ini didukung pula oleh peringkat layak investasi atau investment-grade Indonesia yang terus dipertahankan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional utama seperti S&P Global Ratings yang baru saja menegaskan Sovereign Rating Indonesia pada level BBB/A-2 dengan Prospek Stabil. Penilaian tersebut merefleksikan kepercayaan dunia internasional terhadap kredibilitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Dalam forum tersebut, ia juga menggarisbawahi bahwa tata kelola yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan bukan sekadar masalah kepatuhan administratif, melainkan kunci untuk mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis.
“Tata kelola yang siap menghadapi masa depan atau future-ready governance itu tentu mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis, kemudian juga merespons melalui kebijakan terkoordinasi yang kredibel. Karena dengan berbagai tantangan kompleks yang ada tidak mungkin kita bisa mengatasi sendiri, butuh koordinasi, kemudian juga kita perlu memastikan bahwa aturan-aturan yang ada itu bisa diimplementasikan secara konsisten,” ujar Deputi Ferry.
Di sektor riil, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui revisi kebijakan devisa hasil ekspor guna meningkatkan transparansi dan memastikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional. Ke depan, mesin-mesin pertumbuhan baru akan semakin didorong oleh transformasi digital, ekonomi hijau, dan Kecerdasan Buatan dengan dukungan kerja sama ekonomi internasional yang solid.
Menutup pemaparannya, Deputi Ferry menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah mempertemukan para pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri dalam Risk and Governance Summit 2026 yang mengusung tema Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity. Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi seluruh pihak untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan kredibel.
“Semoga Risk and Governance Summit 2026 ini menjadi momentum kita untuk terus memperkuat sinergi dan tata kola yang siap menghadapi masa depan demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Semoga upaya kolaboratif kita dapat membuka jalan bagi sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan. Kita harapkan dengan sektor jasa keuangan yang lebih tangguh, kita bisa mencapai target 8% sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden,” pungkas Deputi Ferry.
