TVRINews – Jakarta
Pemerintah rampungkan regulasi devisa hasil ekspor dan siapkan insentif ekonomi guna menjaga stabilitas pasar di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah Indonesia memastikan kesiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juni mendatang.
Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjaga stabilitas mata uang di tengah dinamika geopolitik global.
Kepastian tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 21 Mei 2026 Dalam pertemuan itu, kepala negara menerima laporan komprehensif mengenai kesiapan teknis instrumen regulasi yang akan menopang kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa seluruh regulasi pendukung yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga kini sedang dalam tahap finalisasi agar dapat berjalan tepat waktu.
"Berbagai instrumen regulasi, baik dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, maupun Kementerian Keuangan, akan disiapkan dan diselesaikan sebelum tanggal 1 Juni," ujar Airlangga kepada awak media pascarapat kamis 21 Mei.
Transisi Transparan Melalui Danantara
Selain tata kelola devisa, fokus pemerintah juga tertuju pada mekanisme ekspor komoditas strategis termasuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan ferro alloy yang nantinya akan dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Merespons potensi kekhawatiran pasar, Airlangga mengimbau para investor asing dan pelaku usaha untuk tetap tenang. Ia menegaskan bahwa kebijakan baru ini tidak akan mengubah ataupun mengganggu rantai pasok ekspor yang saat ini sudah berjalan.
"Seluruh aktivitas ekspor masih tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di sektor existing. Dalam proses ekspor tersebut, laporan akan langsung diteruskan kepada Danantara, dan dalam tiga bulan ke depan kami akan melakukan penyempurnaan (fine-tune) pada sistemnya," kata Airlangga menambahkan.
Sebagai langkah transparansi, pemerintah langsung menggelar sosialisasi intensif dengan berbagai asosiasi pelaku usaha pada Kamis sore guna memastikan keselarasan persepsi dan pemahaman di lapangan.
Insentif dan Kebijakan WFH Diperpanjang
Di sisi lain, menyadari eskalasi konflik global yang belum mereda, pemerintah turut merancang paket kebijakan stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Salah satu langkah taktis yang diambil adalah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH).
"Mengingat situasi global di mana konflik belum berakhir, kebijakan work from home akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan," tutur Airlangga.
Langkah ini dikombinasikan dengan persiapan sejumlah insentif fiskal yang diharapkan mampu menstimulasi pergerakan ekonomi domestik.
Melalui integrasi kebijakan DHE dan penguatan kelembagaan lewat Danantara, Jakarta berkomitmen penuh untuk menahan devisa di dalam negeri tanpa mengorbankan iklim investasi.
