TVRINews, Kuantan Singingi
Satgas PKH tertibkan pelanggaran kawasan hutan di Riau saat pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi serta mencabut perizinan usaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper.
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Barita Simanjuntak menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai fungsi dan peruntukannya.
“Langkah penertiban ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,” ujar Barita dalam keterangannya, Jumat 20 November 2026.
Dalam penanganan PT Gemilang Sawit Lestari, tim menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, sekaligus diduga mendorong perambahan kawasan hutan di sekitarnya menjadi kebun sawit.
Atas temuan itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare agar ditolak dan dikuasai kembali oleh negara.
Sementara itu, penertiban juga menyasar PT Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama perusahaan tersebut dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare, serta permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT Riau Andalan Pulp and Paper dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara, sementara kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Barita menegaskan bahwa kedua langkah penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dengan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
“Kedua langkah penertiban ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga,” tegasnya.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.










