TVRINews, Makassar
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial dengan nilai akumulatif mencapai Rp544 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyaluran anggaran pengetasan kemiskinan dalam skala masif ini diserahkan secara simbolis demi memacu stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi jaring pengaman sosial masyarakat di tingkat akar rumput, terutama bagi keluarga penerima manfaat di berbagai daerah setempat.
Melalui intervensi program perlindungan sosial yang terintegrasi secara berkelanjutan tersebut, pemerintah pusat berkomitmen untuk mengakselerasi pemulihan kesejahteraan warga dan menjaga daya beli masyarakat pasca-dinamika ekonomi global. Langkah taktis ini dioptimalkan bersamaan dengan agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar.
Bantuan yang disalurkan berupa alokasi Bufferstock Logistik Bencana ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan komponen KSB, TMS, LUMSOS di Kota Makassar, serta Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sulawesi Selatan untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni.
Selain itu, disalurkan pula Bantuan ATENSI melalui Sentra Wirajaya di Makassar, Sentra Gau Mabaji di Gowa, dan Sentra Pangurangi di Takalar.
Disamping penyaluran bantuan, dalam kegiatan ini Komisi VIII DPR RI juga sekaligus melakukan evaluasi dan pengawasan.
Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara fungsi pengawasan legislatif dengan program eksekusi pemerintah agar jaring pengaman sosial tepat sasaran.
“Kunjungan spesifik ini bertujuan memastikan fungsi pengawasan DPR RI berjalan optimal di lapangan untuk memantau seluruh klaster bantuan sosial, mulai dari logistik kebencanaan hingga program pemberdayaan ekonomi, agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Erwin dalam keterangannya, Jumat 26 Juni 2026.
Dalam kunjungan kerja ini, juga dilakukan diskusi interaktif mengenai akselerasi pemutakhiran data kemiskinan serta optimalisasi peran sentra-sentra rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial agar semakin adaptif dalam merespons kebutuhan sosiomedis dan ekonomi masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie menyampaikan apresiasi atas intervensi anggaran dan program yang dinilai sangat vital bagi stabilitas sosial-ekonomi daerah.
“Terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Pusat, kami berkomitmen untuk memastikan koordinasi lapangan berjalan prima agar pemanfaatan bantuan seperti PKH, Sembako, hingga program ATENSI dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” kata Djufrie.
Selain Erwin Aksa, turut hadir anggota Komisi VIII DPR RI lainnya seperti Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Atalia Praratya, Wardatul Asriah, dan Dini Rahmania.
Kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kemensos Beni Sujanto, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Mas Kahono Agung Suhartoyo, dan pejabat terkait lainnya.
