TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA). Hingga gelombang pertama sampai ketiga pada 2026, sebanyak 61.777 guru mengikuti program peningkatan kualifikasi pendidikan S1/D4 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Temu Ismail, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan program pada 2025 yang menjangkau 12.500 guru.
"Yang mengikuti S1 melalui program RPL itu 61 ribu lebih, tepatnya 61.777,"ujar Temu dalam keterangan yang diterima tvrinews, Rabu, 18 November 2026.
Temu menjelaskan, pemerintah sebelumnya menyiapkan kuota sekitar 150 ribu peserta pada 2026. Namun, setelah melalui proses verifikasi dan validasi, tidak seluruh calon peserta memenuhi persyaratan maupun bersedia mengikuti program tersebut.
Saat ini, peserta yang telah ditetapkan mulai menjalani perkuliahan di program studi masing-masing melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Menurut Temu, program tersebut dirancang agar guru tetap dapat meningkatkan kualifikasi akademik tanpa meninggalkan tugas mengajar di sekolah.
"Proses perkuliahannya tidak meninggalkan tugas, sehingga lebih meringankan guru. Bisa dilakukan di mana saja,"lanjutnya.
Selain peningkatan kualifikasi akademik, pemerintah juga mempercepat sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hingga saat ini, sebanyak 92.346 orang telah lulus PPG Calon Guru. Sementara itu, sebanyak 2,8 juta guru telah memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG Guru Tertentu pada periode 2020–2025.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menyebutkan jumlah guru yang telah tersertifikasi mencapai sekitar 93 persen dari total guru.
Nunuk menjelaskan, masih adanya guru yang belum menerima tunjangan profesi antara lain berkaitan dengan persoalan distribusi dan penempatan guru yang belum merata.
"Kalau masih ada guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan, itu mungkin karena distribusi atau penempatan mereka yang tidak merata atau menumpuk," ungkap Nunuk.
Karena itu, pemerintah menyiapkan transformasi dan restrukturisasi tata kelola guru. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki penataan kebutuhan, distribusi, serta redistribusi guru agar lebih merata sesuai kebutuhan satuan pendidikan.










