TVRINews, Sulawesi Tenggara
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan dukungan pembangunan sektor perumahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui penambahan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rumah subsidi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, alokasi BSPS untuk Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 meningkat menjadi 10.000 unit. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai 3.077 unit.
Selain itu, pemerintah juga menambah kuota pembangunan rumah subsidi menjadi 20.000 unit untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di provinsi tersebut.
Menurut Maruarar, peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan diperlukan karena kebutuhan rumah di Sulawesi Tenggara masih cukup tinggi. Saat ini backlog perumahan di daerah tersebut mencapai sekitar 119.000 unit, sementara ketersediaan rumah baru sekitar 62.000 unit.
"Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan multiplier effect yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 2 Juni 2026.
Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga menyiapkan program KUR Perumahan untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan yang lebih inklusif. Untuk Sulawesi Tenggara, pemerintah menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan BSPS agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Ia juga menyebut terdapat efisiensi anggaran sekitar 6 persen melalui program PTT, yang manfaatnya akan dikembalikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor perumahan di wilayahnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian PKP penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
"Kami ingin meminimalisir kesenjangan yang terjadi melalui KUR Perumahan, BSPS, dan rumah subsidi dari Kementerian PKP," kata Andi Sumangerukka.
Pemprov Sulawesi Tenggara berharap peningkatan program perumahan tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mencapai 6,23 persen sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
