TVRINews, Jakarta
Pimpinan DPR RI menggelar rapat untuk menerima usulan penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang ditujukan kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 November 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan didampingi oleh pimpinan DPR lainnya Cucun Ahmas Syamsurijal. Sebelum memulai rapat, Saan meminta persetujuan peserta agar rapat digelar secara terbuka.
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa setiap rapat DPR RI bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?," ujar Saan membuka rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Dalam rapat tersebut, Saan menjelaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pimpinan DPR dan anggota pengusul yang saya hormati, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melaksanakan fungsinya, DPR RI mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat," jelas Saan.
Ia juga memaparkan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur bahwa hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, serta menyampaikan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Saan kemudian menjelaskan persyaratan pengajuan HMP. Berdasarkan ketentuan UU MD3 dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, usulan tersebut harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
"Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang MD3, dan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota," jelasnya.
"Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyatakan, usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR RI," sambungnya.
Usulan itu juga harus dilengkapi dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan. Apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, dokumen tersebut harus disertai bukti yang sah.
Setelah menjelaskan ketentuan tersebut, Saan mempersilakan anggota DPR yang mengusulkan HMP untuk menyampaikan usulannya.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari, sesuai urutan partai saja yang ada di DPR," pungkasnya.
