TVRINews, NTT
KRI Bung Hatta Dikerahkan Kirim Bantuan ke Manggarai
Pemerintah mempercepat penanganan darurat bagi warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dengan mengoptimalkan jalur maritim.
Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta secara resmi diberangkatkan untuk mengirimkan berbagai kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat menuju wilayah paling parah terdampak.
Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis pada Rabu 19 Agustus 2026, kapal pengangkut tersebut bertolak dari Pelabuhan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai. Pemilihan moda transportasi laut ini diambil guna memastikan pasokan esensial tiba secara tepat waktu di tengah tantangan geografis daratan.
Muatan kapal meliputi paket bantuan khusus dari Presiden Republik Indonesia, persediaan bahan pangan pokok, tenda keluarga, hingga tenda pengungsian dari BNPB, serta sumbangan kemanusiaan dari elemen masyarakat. Setibanya di Pelabuhan Reok, seluruh logistik tersebut langsung diarahkan untuk didistribusikan ke wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
Data terkini penanganan pascabencana menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut mencatat eskalasi dampak tertinggi. Di Kabupaten Manggarai, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 27 jiwa dengan jumlah pengungsi mencapai 6.487 orang. Sementara itu, wilayah Kabupaten Manggarai Timur mencatat 25 korban jiwa dan gelombang pengungsi menembus angka 15.465 jiwa.
Selain pengerahan logistik melalui KRI Bung Hatta, operasi kemanusiaan ini turut diperkuat oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang menerjunkan KRI dr. Soeharso. Kapal bantu rumah sakit terapung tersebut difokuskan untuk memberikan pelayanan medis darurat serta penanganan kesehatan bagi para penyintas di lokasi bencana.
Guna menjaga efektivitas rantai pasok bantuan, BNPB telah mendirikan Pos Dukungan Logistik Nasional yang beroperasi di tiga simpul utama, yakni Jakarta, Labuhan Bajo, dan Maumere. Posko di Jakarta yang berpusat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma berfungsi sebagai gerbang pengumpulan donasi nasional sebelum diteruskan ke Indonesia bagian timur.
Pemerintah mengimbau seluruh instansi, lembaga, maupun masyarakat yang hendak menyalurkan donasi agar senantiasa berkoordinasi dengan posko setempat. Langkah sinkronisasi ini dinilai krusial agar jenis, volume, serta jadwal pengiriman bantuan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan secara transparan dan tepat sasaran.
