Foto: dok. DPR RI
Penulis: Ahmad Richad
TVRINews, Jakarta
Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) semakin membengkak. Sebelumnya biaya awal proyek tersebut diprediksi hanya US$ 6,071 miliar, namun saat ini biaya itu melonjak menjadi US$ 7,5 miliar atau setara Rp 117,75 triliun.
Menangapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan dampak positif dari proyek kereta cepat ini patut dipertanyakan. Dia menilai dari sisi keuangan, proyek tersebut akan menjadi beban keuangan yang berkelanjutan bagi pemerintah. Dia mengatakan, dari sisi BUMN selalu menolak adanya proyek kereta cepat, karena akan menambah utang negara.
Baca juga: Penggunaan Produk Dalam Negeri Dinilai dapat Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru
“Ini bisa membuat BUMN bangkrut. Secara hitungan bisnis tidak masuk sementara biaya operasional terus berjalan dan menambah hutang negara. Proyek ini akan terus berjalan karena perintah langsung dari Presiden,” kata Amin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Amin melontarkan pertanyaan itu sebagai tanggapannya atas aspirasi dari warga Bandung Barat mengenai dampak kereta cepat bagi masyarakat sekitar. Amin menambahkan dalam sisi keuntungan secara bisnis, proyek kereta cepat ini tidak akan dapat keuntungan secara cepat dan dari sisi keuntungan secara sosial.
“Karena pembangunan ini melalui perencanaan yang tidak matang dan menyimpang dalam pengelolaan anggaran negara yang membengkak lebih dari 20 persen. Tidak bisa dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang memberikan keluhannya dalam kereta cepat ini. Dalam sisi profit, tidak akan masuk, sampai kapanpun tidak akan untung. Dari sisi benefit, tidak ada juga,” ucap Politikus PKS itu.
Sebelumnya Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, bengkak biaya proyek KCJB adalah US$ 1,449 miliar atau Rp 22,7 triliun. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 15 September 2022.
Nantinya, Bengkak biaya ini akan ditanggung Konsorsium Indonesia, Konsorsium China, serta pinjaman dari China Development Bank (CDB). Namun, Dwiyana mengatakan, ada perbedaan pendapat tentang hitungan cost overrun antara Indonesia dan China.
Baca Juga: Bertemu MRP dan DPRD, Wapres Ajak Perkuat Kolaborasi Majukan Kesejahteraan Papua
"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US$ 980 juta (Rp 15,19 triliun). Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," kata Dwiyana beberapa waktu lalu.
Editor: Redaktur TVRINews