---

Penulis: Intan Kusumawardani

TVRINews, Bali
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng di Tanah Air.

“Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan,” kata Luhut dalam konferensi pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), di Bali, Jum’at (10/6/2022).

Baca Juga: Jasad Sang Putra Ditemukan, Atalia Praratya: A Eril Dalam Keadaan Tersenyum

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa proses perpindahan data atau migrasi dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 sedang berjalan. Proses tracking dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui scan QR Code, namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan.

“Kami berharap, agar jalur distribusi melalui program SIMIRAH sudah dapat berjalan dengan normal dan penurunan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung ini dapat terus turun menuju angka Rp14.000/ liternya. Sekarang sudah banyak daerah terus turun harganya,” ucap Luhut.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Masya Allah Jasad Eril Masih Utuh

Luhut tidak memungkiri bahwa kebijakan yang telah pemerintah buat ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak. 

“Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng dan juga perhatian yang tidak kalah penting bagi para petani kelapa sawit dimana seperti yang berulang kali Presiden sampaikan kepada kami para pembantunya agar kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama,” tutur Luhut.

---

Editor: Redaktur TVRINews