TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan mekanisme dan tahapan konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan, pada Kamis, 12 November 2026.
Setelah MPR menggelar rapat penetapan kekosongan dan mengirimkan surat pemberitahuan (diperkirakan memakan waktu sekitar tiga hari), Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan memverifikasi persyaratan kedua calon dan melaksanakan pemilihan dalam waktu paling lama 60 hari, di mana seluruh proses konstitusional ini ditargetkan dapat tuntas sebelum akhir Desember 2026.
Yusril menegaskan bahwa tenggat waktu 14 hari bagi Presiden dan 60 hari bagi MPR merupakan batas maksimal, sehingga pengisian jabatan Wapres dimungkinkan selesai lebih cepat dengan tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang.
