Kegiatan kick off Desa Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/6/2022)
Penulis: Ridha Gemelli Sitompul
TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kick off bimbingan teknis (bimtek) pembentukan 10 Desa Antikorupsi 2022, Selasa (7/6).
Kegiatan yang menjadi pembukaan rangkaian pembentukan Desa Antikorupsi 2022 ini dimulai dari Desa Pakatto di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
“Adapun tujuan program Desa antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa,” kata Plt. Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, Selasa (7/6/2022).
Bimtek dengan tema “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi” ini bertujuan untuk memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas. Pembekalan antikorupsi ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi.
Adapun 10 calon desa antikorupsi itu, yakni Desa Kaman Hilla di Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran, Lampung; Desa Mungguk di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
Kemudian, Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh di Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang di Kabupaten Lombok Timur, NTB; serta Desa Batusoko Barat di Kabupaten Ende, NTT.
Pemilihan 10 desa tersebut telah dilakukan sejak awal Februari dengan empat tahapan.
Pertama, tahap observasi. Pada tahap ini, tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan Desa Antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.
Kedua, pelaksanaan kick off yang dimulai hari ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang Hingga 4 Juli, Sejumlah Sektor Diizinkan Buka 100 Persen
Kemudian, tahapan ketiga dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati.
Terakhir, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.
“KPK berharap dengan kick off Desa Antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” ujar Ipi.
Kegiatan kick off hari ini dihadiri langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman, dan Sembilan Gubernur lainnya yang masuk dalam daftar calon Desa Antikorupsi.
Editor: Redaktur TVRINews