TVRINews - Jakarta
Komisi III DPR RI memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III, Soedeson Tandra, mengatakan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan perumusan hasil pembahasan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan melibatkan ahli bahasa dan legal drafter.
Timus dan timsin juga telah menuntaskan perbaikan redaksional serta sinkronisasi antarpasal agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Nomenklatur RUU disepakati diubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. “Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” ucap Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Komisi III dijadwalkan menuntaskan tahapan pembahasan RUU tersebut pada Rabu. Selanjutnya, rancangan regulasi itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.










